Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Lengkap

6137 views

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Lengkap – Setelah sebelumnya membahas tentang Pengertian Demokrasi Terpimpin Menurut Soekarno yang berkaitan dengan isi dekrit presiden 5 juli 1959. Oleh karena itu, artikel penulis.web.id kali ini akan membahas secara lengkap tentang Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, alasan dikeluarkan dekrit presiden, tujuan dekrit presiden, dan dampak positif dan negatif dari isi dekrit Presiden 5 juli 1959 lengkap.

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Lengkap

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berawal dari hasil pemilu tahun 1955 yang ternyata tidak mampu menciptakan stabilitas politik seperti yang diharapkan. Bahkan muncul perpecahan antara pemerintahan pusat dengan beberapa daerah di Indonesia.

Badan konstituante yang terbentuk dari hasil pemilu tahun 1955 terbagi dalam 3 kelompok yaitu Kelompok Islam (NU dan Masyumi), Kelompok Nasionalis (PNI), dan kelompok komunis (PKI) yang dipersiapkan untuk merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Dalam hal ini berakibat anggota konstituante sulit mencapai kata mufakat dalam menyusun UUD baru guna menggantikan UUD Sementara 1950. Sejak tahun 1956 Konstituante telah mulai bersidang untuk merumuskan UUD yang baru. Akan tetapi sampai tahun 1959 Konstituante tidak pernah dapat merumuskan UUD yang baru hingga akhirnya konstituante gagal menghasilkan UUD baru.

Pada tanggal 22 April 1959 di hadapan Konstituante, Presiden Soekarno berpidato yang isinya menganjurkan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pihak yang pro dan militer mendesak kepada Presiden Soekarno untuk segera mengundangkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui dekrit. Untuk mengatasi masalah tersebut akhirnya pada tanggal 5 juli 1959 Presiden Soekarno menyampaikan isi dekrit kepada seluruh rakyat Indonesia. Adapun isi dekrit presiden tersebut adalah :

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

  • Pembubaran konstituante
  • Berlakunya kembali UUD 1945
  • Tidak berlakunya lagi UUDS 1950
  • Akan dibentuk MPRS dan DPAS.

Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit sebagai langkah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dekrit Presiden mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel A.H. Nasution mengeluarkan perintah harian kepada seluruh anggota TNI-AD untuk mengamankan Dekrit Presiden. Lahirnya dekrit Presiden menandai berakhirnya demokrasi Liberal dan dimulainya demokrasi terpimpin.

Alasan Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden ialah sebagai berikut:

  • Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.
  • Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap.
  • Situasi politik yang kacau dan semakin buruk.
  • Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan sparatisme.
  • Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional
  • Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat
  • Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai.

Tujuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Tujuan dikeluarkan dekrit Presiden adalah untuk menyelesaikan problem atau masalah yang menimpa negara indonesia semakin tidak menentu dan tak terkendali yang bertujuan untuk menyelamatkan negara Indonesia.

Dampak Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dampak Dekrit Presiden 5 juli 1959 terbagi dua yaitu dampak Negatif dan dampak Positif.

#Dampak Positif

Dampak positif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut.

  • Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan.
  • Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara.
  • Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen tertertunda pembentukannya.

#Dampak Negatif

Dampak negatif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut.

  • Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka.
  • Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru.
  • Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.

Demikianlah informasi dan penjelasan mengenai Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima Kasih.

Tags: #5 juli 1959 #dekrit presiden #isi